 |
| Banyuwangi jadi pilot project nasional pengentasan kemiskinan (via Banyuwangikab.go.id) |
Banyuwangi kembali mendapat kepercayaan dari pemerintah pusat untuk menjadi daerah percontohan nasional. Kali ini, Banyuwangi dipilih Kementerian Sosial sebagai lokasi pilot project Program Pemberdayaan dan Pengentasan Sosial Ekonomi (PPSE) untuk mengembangkan model pengentasan kemiskinan yang dapat diterapkan di berbagai daerah di Indonesia.
Kepercayaan tersebut menjadi kelanjutan dari keberhasilan Banyuwangi sebelumnya dalam menjalankan pilot project digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos.
Program terbaru ini tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan sosial, tetapi mendorong keluarga penerima manfaat agar memiliki kemampuan ekonomi yang lebih kuat sehingga secara bertahap dapat mandiri dan keluar dari ketergantungan terhadap bantuan sosial.
Banyuwangi Kembali Dipilih Pemerintah Pusat
Penunjukan Banyuwangi sebagai lokasi pilot project nasional disampaikan Tenaga Ahli Menteri Sosial, Andy Kurniawan, dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan bersama Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dan jajaran perangkat daerah pada Jumat, 21 Agustus 2026.
Menurut Kementerian Sosial, pengalaman Banyuwangi dalam menjalankan digitalisasi perlindungan sosial menjadi salah satu alasan daerah ini kembali dipercaya sebagai lokasi percontohan.
Program digitalisasi Perlinsos yang sebelumnya diuji coba di Banyuwangi kini telah diperluas ke 43 kabupaten/kota di Indonesia. Keberhasilan tersebut diharapkan dapat kembali diwujudkan dalam program pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan.
Bagi pemerintah, Banyuwangi menjadi tempat untuk menguji sekaligus menyempurnakan sebuah model sebelum nantinya dapat direplikasi di daerah lain.
Bukan Sekadar Memberikan Bantuan Sosial
Salah satu hal yang membedakan program PPSE dengan pendekatan bantuan sosial biasa adalah fokusnya pada pemberdayaan masyarakat.
Keluarga penerima manfaat tidak hanya diposisikan sebagai penerima bantuan, tetapi juga didorong untuk meningkatkan kapasitas ekonomi, memiliki aset, mendapatkan akses terhadap peluang usaha, dan pada akhirnya mampu hidup lebih mandiri.
Dengan pendekatan tersebut, bantuan sosial tetap menjadi bagian penting untuk melindungi masyarakat rentan. Namun, dalam jangka panjang, masyarakat juga perlu mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan ekonominya.
Tujuan akhirnya adalah graduasi dari bantuan sosial, yaitu ketika keluarga penerima manfaat sudah memiliki kondisi ekonomi yang lebih baik sehingga tidak lagi bergantung pada bantuan.
Siapa yang Menjadi Sasaran Program PPSE?
Program Pemberdayaan dan Pengentasan Sosial Ekonomi akan menyasar sejumlah kelompok masyarakat yang telah menerima program perlindungan sosial.
Sasarannya antara lain keluarga penerima:
Program Keluarga Harapan (PKH)
Bantuan Sembako
Program ATENSI
Orang tua siswa Sekolah Rakyat
Prioritas diberikan kepada masyarakat yang masuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) desil 1-4, berusia 19 hingga 64 tahun, serta telah menerima PKH dan/atau bantuan Sembako sekurang-kurangnya selama satu tahun.
Masyarakat yang sudah memiliki rintisan usaha juga akan mendapatkan perhatian khusus. Alasannya, program pemberdayaan diharapkan dapat memperkuat usaha yang sudah berjalan sehingga memiliki peluang lebih besar untuk berkembang.
Pertanian dan Lapangan Kerja Jadi Perhatian
Kementerian Sosial melihat terdapat sejumlah faktor yang berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan di Banyuwangi.
Dari sisi sektoral, pemberdayaan di bidang pertanian dan penciptaan lapangan kerja formal dinilai menjadi bagian penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Banyuwangi memiliki basis ekonomi yang cukup beragam, termasuk sektor pertanian. Karena itu, penguatan kemampuan masyarakat di sektor tersebut dapat menjadi salah satu jalan untuk meningkatkan pendapatan keluarga.
Selain itu, penciptaan lapangan kerja formal juga dinilai penting agar masyarakat memiliki sumber penghasilan yang lebih stabil.
Artinya, pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya dilakukan dengan memberikan bantuan konsumtif. Diperlukan pula strategi yang membuat masyarakat memiliki kesempatan untuk memperoleh pendapatan secara berkelanjutan.
Data Menjadi Kunci Pengentasan Kemiskinan
Selain pemberdayaan ekonomi, persoalan data juga menjadi perhatian penting dalam program ini.
Kementerian Sosial menilai ketepatan data sangat menentukan keberhasilan intervensi pemerintah. Program bantuan maupun pemberdayaan akan lebih efektif apabila diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Banyuwangi sendiri telah memiliki pengalaman dalam menggunakan data sebagai dasar penanganan kemiskinan. Salah satunya melalui integrasi intervensi berbasis data dengan sistem UGD Kemiskinan Banyuwangi.
Pendekatan berbasis data tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah menentukan siapa yang membutuhkan bantuan, bentuk intervensi yang sesuai, serta program pemberdayaan yang paling tepat.
Kemensos Turunkan Tim untuk Menyusun Model
Untuk mendukung pelaksanaan pilot project ini, Kementerian Sosial telah menurunkan tim dari Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat.
Tim tersebut akan melakukan pemetaan sekaligus menyusun model pengentasan kemiskinan berbasis riset secara komprehensif di Banyuwangi.
Dengan demikian, program ini bukan sekadar menjalankan kegiatan bantuan atau pemberdayaan, tetapi juga menjadi proses untuk mencari pola yang paling efektif dalam membantu masyarakat keluar dari kemiskinan.
Model yang berhasil nantinya diharapkan dapat menjadi pembelajaran dan diterapkan di wilayah lain di Indonesia.
Angka Kemiskinan Banyuwangi Kini 6,13 Persen
Kepercayaan pemerintah pusat tersebut datang ketika angka kemiskinan Banyuwangi tercatat berada di angka 6,13 persen.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi teknis dari Kementerian Sosial.
Menurutnya, penunjukan Banyuwangi sebagai pilot project merupakan sebuah kepercayaan sekaligus pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah.
Harapannya, masyarakat tidak hanya mendapatkan bantuan sosial, tetapi juga memperoleh penguatan kapasitas ekonomi sehingga memiliki kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri.
Dari Bansos Menuju Kemandirian Ekonomi
Jika dilihat lebih jauh, program ini membawa perubahan penting dalam pendekatan pengentasan kemiskinan.
Bantuan sosial tetap dibutuhkan untuk membantu masyarakat yang berada dalam kondisi rentan. Namun, bantuan tersebut perlu diikuti dengan pemberdayaan agar penerima manfaat memiliki jalan keluar menuju kemandirian.
Konsepnya dapat digambarkan secara sederhana:
Data yang tepat → bantuan yang tepat → pemberdayaan → peningkatan kapasitas ekonomi → usaha dan akses kerja → kemandirian → graduasi dari bansos.
Inilah model yang akan diuji dan dikembangkan di Banyuwangi.
Jika berhasil, Banyuwangi bukan hanya menjadi penerima program, tetapi juga dapat menjadi contoh bagaimana kebijakan pengentasan kemiskinan berbasis data dan pemberdayaan masyarakat dapat diterapkan secara lebih luas.
Banyuwangi Punya Tantangan Baru
Menjadi pilot project nasional tentu merupakan sebuah apresiasi, tetapi sekaligus membawa tanggung jawab besar.
Keberhasilan program nantinya tidak hanya dilihat dari berapa banyak masyarakat yang menerima bantuan atau mengikuti pelatihan. Ukuran yang lebih penting adalah apakah masyarakat benar-benar mengalami peningkatan pendapatan, memiliki aset atau usaha yang lebih kuat, mendapatkan akses ekonomi, dan secara bertahap mampu keluar dari ketergantungan terhadap bantuan sosial.
Karena itu, keberhasilan program PPSE di Banyuwangi akan sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat, serta berbagai pihak yang terlibat dalam pemberdayaan ekonomi.
Banyuwangi kembali dipercaya menjadi pilot project nasional pengentasan kemiskinan setelah sebelumnya sukses menjadi daerah percontohan digitalisasi perlindungan sosial.
Melalui Program Pemberdayaan dan Pengentasan Sosial Ekonomi (PPSE), pemerintah ingin mengembangkan pendekatan baru yang tidak berhenti pada pemberian bantuan sosial, tetapi juga memperkuat kemampuan ekonomi masyarakat.
Fokus pada pemberdayaan, kepemilikan aset, akses usaha, pertanian, lapangan kerja formal, serta penggunaan data yang akurat diharapkan mampu membawa keluarga penerima manfaat menuju kehidupan yang lebih mandiri.
Jika model ini berhasil, pengalaman Banyuwangi berpotensi menjadi salah satu rujukan nasional dalam upaya pemerintah mempercepat pengentasan kemiskinan di Indonesia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar