Taat Aturan Pusat, Banyuwangi Terhindar dari Penundaan Pencairan DAU

Kebijakan pemotongan dan penundaan pencairan dana alokasi umum (DAU) dari pemerintah pusat, membuat sejumlah daerah mengalami kebingungan. Namun hal ini tidak terjadi untuk Pemkab Banyuwangi.

Beberapa kebijakan dan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ditaati Pemkab Banyuwangi, untuk menghindari kebijakan Kementerian Keuangan tersebut. DAU yang diterima Banyuwangi pada tahun ini sebesar Rp 1,341 triliun.

Seperti diketahui, pemerintah menunda pencairan DAU bagi sejumlah daerah untuk penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan 125/PMK.07/ 2016 tentang penundaan penyaluran sebagian DAU tahun 2016. Di Jawa Timur, total penundaan DAU mencapai Rp2,6 triliun.

"Kami bersyukur setelah membaca Peraturan Menteri Keuangan, ternyata Banyuwangi termasuk daerah yang tidak dipotong atau ditunda DAU-nya, antara lain karena realisasi penyerapan anggaran di Banyuwangi cukup tinggi," ujar Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas saat memaparkan Strategi dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Banyuwangi 2017 di hadapan semua elemen masyarakat di Gedung DPRD Banyuwangi, Selasa (30/8/2016).

Menurut Anas, Banyuwangi telah menerapkan pengelolaan keuangan dengan sistem cash budget. Sistem ini menjadikan SKPD dalam melakukan kerja wajib sesuai dengan jadwal perencanaannya. APBD Banyuwangi juga dianggap proporsional antara belanja untuk gaji dan tunjangan dengan belanja pembangunan.

Selain itu, lanjut dia, serapan APBD Banyuwangi pada awal Agustus lalu telah mencapai 50,03 persen dari total dana Rp2,8 triliun. Ini menunjukkan SKPD di Pemkab Banyuwangi berusaha keras memacu kinerja agar tidak molor melakukan semua kegiatan yang telah ada di dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) masing-masing.

"Sejak awal tahun 2016, bahkan akhir 2015 lalu, memang saya bilang serapan harus dipacu karena kondisi ekonomi sedang penuh tantangan. Kalau APBD tak dipacu, ini akan susah. Dengan modal kepercayaan dari pemerintah pusat ini, kami akan terus bekerja keras mengoptimalkan kinerja birokrasi dan tata kelola keuangan daerah," ujarnya.

"Ada penyerapan tenaga kerja, ada duit yang berputar. Begitu juga program lain seperti pemberian beasiswa, bantuan alat ke UMKM, atau fasilitasi sanggar-sanggar seni, berarti ada uang yang dibelanjakan untuk berputar di warga. Ini sederhana, tapi konkrit," tambah Anas.

Anas mengatakan, dalam kondisi ekonomi yang penuh tantangan seperti saat ini, belanja pemerintah menempati posisi yang strategis untuk menggerakkan perekonomian melalui berbagai program pembangunan.

Dia optimistis tetap bisa menjaga level pertumbuhan ekonomi di kisaran 6,2% pada tahun ini dengan terus mendorong belanja pemerintah yang tepat sasaran serta menyinergikan peran masyarakat dan dunia usaha. Tahun 2015 lalu, pertumbuhan ekonomi Banyuwangi sebesar 6,01%, masih di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 4,79% dan Jatim sebesar 5,49%.

"Tentu kami akan seoptimal mungkin mendorong belanja pemerintah daerah untuk tetap mendorong gerak ekonomi masyarakat di tengah kondisi seperti saat ini di mana sektor swasta cenderung wait and see untuk mencermati perkembangan perekonomian. Saat ini beberapa pekerjaan besar sedang dilelang, dan ada yang sudah berjalan, termasuk pembangunan infrastruktur jalan yang kami lakukan secara bertahap," ujar Anas.

Sementara, sektor pariwisata yang berkembang juga menjadi pilar penjaga gerak perekonomian di Kabupaten Banyuwangi. Karena sektor tersebut relatif lebih kebal guncangan. Kunjungan wisatawan dan penyelenggaraan event dalam rangkaian Banyuwangi Festival bakal langsung berdampak ke perputaran ekonomi masyarakat.

"Masih ada beberapa festival yang bisa menjadi pengungkit sektor wisata. Misalnya event batik yang langsung berdampak ke perajin dan UMKM batik. Apalagi, juga ada rencana penambahan frekuensi terbang ke Bandara Blimbingsari Banyuwangi dari maskapai Wings Air pada akhir Oktober, ini bakal ada empat penerbangan dalam sehari yang bisa menambah jumlah kunjungan ke daerah. Geliat wisata, belanja pemerintah, dan investasi dunia usaha berpadu mendorong perekonomian," tutup Anas. (Detik.com)