Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjuk dua desa di Kabupaten Banyuwangi menjadi kandidat desa percontohan desa anti-korupsi. Tim KPK telah berkunjung ke Banyuwangi untuk melakukan observasi atas dua desa tersebut.
Dua desa yang ditunjuk KPK adalah Desa Sukojati, Kecamatan Blimbingsari dan Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng. Tim KPK juga telah bertemu dengan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani pada pekan kemarin.
"Kami sudah bertemu dengan tim KPK membahas bagaimana desa anti korupsi ke depan dan bagaimana kemungkinan dua desa ini dijadikan pilot project. Ini tentu kehormatan sekaligus amanah yang berat bagi kita semua di Banyuwangi, sehingga semua harus sesuai arahan KPK," jelas Ipuk.
Menurut Ipuk, penunjukkan KPK atas dua desa tersebut dirasa hal yang tepat. Mengingat Desa Genteng Kulon dan Desa Sukojati masuk peringkat 10 besar desa 'mandiri' terbaik Indeks Desa Membangun (IDM) yang dirilis oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
Bahkan Desa Genteng Kulon peringkat 1 terbaik. Desa 'mandiri' adalah tingkatan klasifikasi desa yang paling tinggi.
Fungsional direktorat pembangunan peran serta masyarakat KPK Herlina Jeane, saat di Banyuwangi menjelaskan bahwa dalam penentuan desa anti korupsi ada lima indikator yang harus dipenuhi dua desa tersebut. Yaitu penguatan tata laksana, penguatan pengawasan, penguatan kualitas pelayanan publik, penguatan partisipasi masyarakat, dan kearifan lokal.
"Budaya antikorupsi diharapkan bisa terus lahir dari level masyarakat desa dan menyebar hingga ke tingkat pemerintahan lebih tinggi. Nilai-nilai antikorupsi penting dipraktikkan di semua level pemerintahan termasuk di lingkup terkecil seperti desa. Terlebih, pemerintahan desa juga mengelola Dana Desa. Sebab itu, upaya mendorong tata kelola pemerintahan desa yang bersih semakin menjadi kebutuhan," jelas Jeane.
Selengkapnya baca Merdeka
.jpg "Solusi Pembayaran Tagihan dan Transaksi Online - BebasBayar")
Tidak ada komentar:
Posting Komentar