 |
| Antrean kapal sandar di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. (Detik.com) |
Kemacetan panjang menuju Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, ternyata tidak hanya menjadi persoalan kendaraan yang mengular di jalur darat. Gangguan operasional juga mulai terasa di laut. Sejumlah kapal feri yang hendak memasuki pelabuhan harus menunggu berjam-jam sebelum mendapatkan giliran untuk sandar.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan di lintasan Ketapang–Gilimanuk bukan sekadar banyaknya kendaraan yang datang ke pelabuhan. Ketika kapal terlambat sandar dan bongkar muat, siklus perjalanan kapal ikut terganggu sehingga kapasitas layanan penyeberangan dalam sehari ikut turun.
Dilansir dari Detik.com, Ketua DPC Indonesia Ferry Operators Association (INFA) Banyuwangi, Rio Martin Polii, mengatakan kapal yang biasanya hanya menunggu sekitar 45 menit hingga satu jam untuk mendapatkan giliran sandar, kini dapat menghabiskan waktu sekitar tiga sampai empat jam di tengah laut. Bahkan, dalam kondisi tertentu antrean kapal disebut bisa mencapai lima jam.
Dari 7-8 perjalanan menjadi hanya 4-5 kali
Dampak paling nyata terlihat pada produktivitas kapal.
Dalam kondisi normal, satu kapal dapat melakukan sekitar 7 hingga 8 perjalanan pulang-pergi (PP) dalam sehari. Namun akibat waktu tunggu yang panjang, jumlah tersebut turun menjadi sekitar 4 hingga 5 perjalanan PP per kapal per hari.
Artinya, persoalan antrean di pelabuhan tidak berhenti pada keterlambatan penumpang atau kendaraan. Waktu kapal yang seharusnya digunakan untuk menyeberang dan kembali melayani pengguna jasa justru terserap untuk menunggu giliran masuk dermaga.
Jika kondisi seperti ini berlangsung terus, kapasitas efektif lintasan otomatis ikut berkurang meskipun kapal tetap tersedia.
Mengapa kapal sampai harus menunggu di laut?
Menurut INFA Banyuwangi, salah satu persoalan yang disorot adalah perubahan pola operasional dan penjadwalan di pelabuhan.
Kehadiran kapal perbantuan di Dermaga MB IV disebut perlu diimbangi dengan pengaturan waktu yang lebih terukur. INFA menilai sistem penjadwalan yang tidak berjalan optimal dapat membuat kapal mengalami keterlambatan untuk mendapatkan slot sandar.
Masalah kapasitas dermaga sebenarnya sudah menjadi perhatian sebelumnya.
Pada awal September, Ketua Umum DPP Gapasdap Khoiri Soetomo menyebut jumlah kapal yang beroperasi di lintasan Ketapang–Gilimanuk turun dari rata-rata 28–32 kapal menjadi sekitar 23 kapal per hari. Menurutnya, persoalan tersebut berkaitan dengan berkurangnya kemampuan sejumlah fasilitas dermaga untuk beroperasi secara optimal.
Dengan kata lain, jumlah kapal bukan satu-satunya penentu kelancaran penyeberangan. Ketersediaan tempat sandar, kecepatan bongkar muat, serta pola pengaturan kapal juga menentukan seberapa banyak perjalanan yang bisa dilakukan setiap hari.
Antrean kapal dan kemacetan darat saling berkaitan
Kondisi di laut pada akhirnya berpengaruh kembali ke darat.
Ketika kapal membutuhkan waktu lebih lama untuk menyelesaikan satu siklus perjalanan, kendaraan yang menunggu giliran masuk kapal tidak bisa segera diberangkatkan. Akibatnya, antrean kendaraan dapat semakin panjang dan membutuhkan ruang penampungan lebih besar.
Pada 17 September 2026, antrean kendaraan menuju Pelabuhan Ketapang dilaporkan mencapai sekitar 10 kilometer, dengan rentang antrean selama hampir sebulan sebelumnya yang disebut berfluktuasi antara sekitar 4 hingga 12 kilometer.
Kondisi tersebut memperlihatkan adanya hubungan antara kapasitas dermaga, produktivitas kapal dan panjang antrean kendaraan. Ketika salah satu bagian tersendat, efeknya dapat merambat ke seluruh sistem penyeberangan.
ASDP sudah menambah langkah penanganan
PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ketapang sebelumnya telah melakukan sejumlah langkah untuk mengurangi kepadatan, termasuk mengoptimalkan sejumlah dermaga serta menerapkan pola Tiba-Bongkar-Berangkat (TBB).
Pada awal September, tiga kapal bantuan juga dioperasikan untuk membantu mengurai antrean. KMP Atayana dan KMP Portlink VII menerapkan pola TBB di Gilimanuk, sementara KMP Liputan XII menjalankan pola tersebut di Dermaga LCM Ketapang.
ASDP juga pernah menjelaskan bahwa operasional lintasan dapat melibatkan sekitar 28–30 kapal per hari, dengan pemanfaatan Dermaga MB, LCM, Bulusan dan ponton. Untuk kendaraan logistik, kantong parkir Bulusan digunakan sebagai buffer zone agar kendaraan besar tidak langsung memenuhi area pelabuhan ketika dermaga belum siap menerima muatan berikutnya.
Namun, langkah operasional tersebut harus berjalan beriringan dengan kapasitas fasilitas dermaga dan pengaturan jadwal yang konsisten.
INFA dorong kembali sistem jadwal tetap
Di tengah kondisi tersebut, INFA Banyuwangi mendorong agar pengaturan fix schedule kembali diperkuat.
Menurut Rio, kepastian jadwal dapat membantu mencegah keterlambatan yang berantai. Dengan jadwal yang terjaga, kapal memiliki kepastian kapan harus masuk, bongkar muat, kemudian kembali berlayar.
Pendekatan tersebut dinilai berbeda dengan hanya mengejar pola sandar dan bongkar muat secepat mungkin tanpa pengaturan waktu yang ketat. INFA menilai pencapaian jumlah perjalanan kapal perlu menjadi salah satu indikator yang diperhatikan dalam pengelolaan lintasan.
Bagi pengguna jasa, persoalan ini menjadi pengingat bahwa kemacetan Ketapang bukan hanya antrean kendaraan di depan pelabuhan. Di belakangnya terdapat sistem yang saling berkaitan mulai dari kapasitas dermaga, jadwal kapal, proses bongkar muat hingga pengaturan kendaraan logistik.
Selama salah satu mata rantai tersebut belum berjalan optimal, antrean dapat kembali muncul meski jumlah kapal maupun upaya penanganan terus ditambah.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar